Polemik Kunjungan Presiden ke Garut

Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ke Garut dalam acara sosialisasi program dana desa yang diselenggakan oleh Bank Plat Merah BNI berbuah polemik. Said Didu, Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengkritik kunjungan presiden yang difasilitasi oleh Bank BNI padahal secara aturan hal tersebut tidak boleh. Melalui akun media sosialnya Said Didu memposting kalimat yang menyatakan surat edaran yang berkop surat Kemendes PDTT kepada Bupati Garut yang berisi seolah-olah BNI memfasilitasi kegiatan pemerintah.

Polemik Kunjungan Presiden ke Garut

Said Didu juga membanding-bandingkan saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris  Kementrian Badan Usaha Milik Negara dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono dimana dana Badan Usaha Milik Pemerintah dilarang membuat iklan ucapan selamat kepada Presiden Bambang Susilo Yudoyono karena memperoleh penghargaan internasional. Pelarangan tersebut dikarenakan pembuatan tersebut tentu akan menyedot dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Merespon tudingan tersebut, BNI memberikan penjelasan bahwa kehadiran dan partisipasi mereka dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan mereka terhadap pembangunan dan pengembangan BUMDes, dimana memang BNI bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Transmigrasi dalam pembangunan dan pengembangan BUMDes agar menjadi kelembagaan ekonomi yang kuat di wilayahnya.

Bentuk kerjasama antara BNI dengan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi ini adalah memberikan pelatihan pengelolaan untuk para staf BUMDes agar dapat memiliki kemampuan manajerial yang baik sehingga BUMDes yang dikelolanya memiliki kelembagaan yang kuat dan pengelolaan yang maju baik dalam penggunaan teknologi maupun kemampuan pengelolaan dananya.

Selain itu pula BNI mengangkat beberapa BUMDes sebagai agen dengan sistem kemitraaan, bentuk kerjasama ini dipandang menguntungkan kedua belah pihak baik BUMDes maupun BNI sendiri.

READ :  Puluhan Warga Desa Watubonang Terkena Doktrin Kiamat

Bagi BNI keuntungan yang diperoleh adalah mereka tidak perlu repot-repot membangun kantor baru di desa tersebut, dengan kemitraan BNI dapat menggunakan BUMDes sebagai agen di desa tersebut lengkap dengan sarana dan prasarana yang dimilikinya sehingga mengefektifkan waktu untuk langsung terjun di masyarakat.

Sedangakan keuntungan yang diperoleh BUMDes sendiri selain diberikan pelatihan, mereka juga sudah memiliki sistem yang sudah kuat dalam pengelolaan dana desa karena di dukung oleh BNI. Oleh karena itu BNI menepis tudingan bahwa mereka mendukung dan memfasilitasi kunjungan presiden semata, karena ada bentuk kemitraan yang mutualisme antara BNI dengan desa mitra mereka dalam rangka peningkatan roda bisnis dan perekonomian di desa tersebut.

BNI sebagai bank plat merah juga mengungkapkan bahwa sudah ada dan akan program-program yang diselenggarakan BNI yang bekerjasama dengan beberapa instansi pada periode 2018-2019 seperti program Mengawal Musim Tanam, Program Mekar Naik Kelas, dan program Kewirasusahaan Petani.

Program-program tersebut pada dasarnya merupakan bentuk kepedulian BNI dalam pengembangan desa-desa setempat diseluruh Indonesia sekaligus meluruskan tudingan yang dilontarkan oleh mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara tersebut.

Di tempat terpisah, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi melalui menterinya Eko Putri Sandjojo tidak menampik perihal surat yang diposting oleh Said Didu, pihaknya memang bekerja sama dengan BNI dalam pengembangan BUMdes, yaitu dengan memfasilitasi BUMDes agar menjadi agen46.

Hal ini menguntungkan Kementrian Desa karena tidak perlu membangun sistem pengeloaan BUMDes karena sudah di dukung oleh sistem yang sudah terjamin dari BNI. Oleh karena itu menurut pihaknya wajar apabila BNI ikut andil dalam kegiatan yang dihadiri presiden tersebut.

Polemik Kunjungan Presiden ke Garut | phreeque | 4.5